annur2.net – Bagaimana hukum membuat ijazah palsu dan menggunakannya seperti untuk kualifikasi pekerjaan? Pertanyaan ini menjadi pembahasan dalam Bahtsul Masail spesial peringatan Haul ke-10 KH. M. Badruddin Anwar, Ahad, 8 November 2026 di Masjid An-Nur Bululawang.
140 peserta dari kalangan santri An-Nur II dan beberapa tamu undangan dari Pondok Pesantren Malang Raya membahasa permasalahan ini di tengah polemik isu kepalsuan ijazah Presiden RI ke-7, Ir. Joko Widodo dan beberapa pejabat lainnya.
Secara hukum positif, permasalahan ini telah teratur dalam UU No. 1/2023 tentang KUHP, yang menyatakan perbuatan tersebut termasuk tindak pidana. Lantas bagaimana kaca mata fikih Islam memandang permasalahan kian marak ini?
Deskripsi Masalah Ijazah Palsu
Ijazah merupakan dokumen resmi yang menjadi bukti kelulusan seseorang dari jenjang pendidikan tertentu, dan sering menjadi syarat utama kualifikasi pekerjaan maupun jabatan. Belakangan, pemalsuan ijazah kian marak. Ada yang memproduksinya, memperjualbelikannya, bahkan menggunakannya untuk melamar kerja atau naik jabatan, padahal pelakunya tidak pernah menempuh pendidikan yang tertera di dalamnya. Perbuatan ini termasuk sebagai tindak pidana dalam Pasal 272 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dalam praktiknya, sebagian pelaku tetap menjalankan pekerjaan dan menerima gaji secara rutin. Ada pula yang bekerja cukup baik sehingga hasil kerjanya bermanfaat oleh instansi atau masyarakat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang status hukum perbuatannya, sekaligus status penghasilan yang berasal dari pekerjaan tersebut.
Pertanyaan
- Bagaimana hukum memalsukan ijazah?
- Bagaimana status hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku, halal atau haram?
Pemalsuan Adalah Perbuatan Haram
Melalui perdebatan yang cukup panjang nan rumit, dengan berbagai jawaban beserta narasi-narasi dari kitab turats, jawaban pertanyaan pertama ialah haram. Sebab memalsukan ijazah terdapat unsur penipuan.
Hal ini berlandaskan kitab Hasyiyah asy-Syibramalisi ‘ala Fath al-Qorib karangan Syekh Ali bin Ali asy-Syibramalisi dan keterangan dari kitab-kitab sebagainya.
Hukum Hasil Pekerjaan Ijazah Palsu
Meski hukum memalsukan ijazah adalah haram, para musyawirin memiliki perbedaan pendapat dalam menghukumi hasil pekerjaan dari ijazah palsu tadi. Tidak semerta-merta mengatakan haram juga.
Melalui proses yang sama, dengan argumen dan dalil pendukung dari kitab turats. Mushohih memutuskan hukum hasil pekerjaan yang didapat dari ijazah palsu tetap halal. Menimbang bayaran yang ada itu berdasarkan hasil kerja pelaku, tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu sebagai mendapat pekerjaan tersebut.
Hal ini berlandaskan kitab Asna al-Mathalib Syarh Rawdh al-Thalib karya Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari dan kitab turats lainnya.
Dengan demikian, Bahtsul Masail An-Nur II menegaskan bahwa pemalsuan ijazah merupakan perbuatan yang haram, karena mengandung unsur kebohongan dan penipuan. Namun, status penghasilan dari pekerjaan yang benar-benar dikerjakan oleh pelaku tetap dipandang berbeda, selama upah tersebut memang diberikan atas jasa dan hasil kerja, bukan atas kebohongan yang dilakukan. Pembahasan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kejujuran tetap menjadi landasan utama dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan bermasyarakat.
Penulis: Abu Raihan Efendi
Editor: Ustaz Muhammad Abror Suriyanto, S.F.U.